PSI (Partai Solidaritas Indonesia) tidak mau banyak ikut campur dengan sikap PKS yang sudah memohon agar masuk dalam koalisi pemerintahan mendatang.
Sekjen PSI, Raja Juli Antoni berdalih diterima atau tidaknya PKS dalam koalisi adalah merupakan hak prerogatif dari Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wapres terpilih.
“Ya itu hak prerogatif Pak Prabowo ya dan Mas Gibran,” kata Raja Juli dalam pernyataannya pada Kamis (25/7) seperti dikutip dari Holopis.com.
Raja Juli pun berharap bergabungnya partai yang kalah dalam Pilpres 2024 itu memang benar memberikan sesuatu yang positif bagi pemerintahan.
“Kalau dihitung dari awal bergabungnya PKB dan PKS, baik untuk pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, efektivitas pemerintahan, koordinasi dukungan politik ya tentu monggo,” ujarnya.
Kendati demikian, Wakil Menteri ATR/BPN itu pun sekali lagi menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai calon pimpinan negara.
“Sekali lagi itu hak presiden untuk menentukan, kami ikut aja,” tuntasnya.
Sebelumnya diberitakan, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) mengakui bahwa pihaknya sebenarnya sangat ingin bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu pun menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Harlah ke-26 PKB di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7). Dimana pernyataan itu disampaikan Ahmad Syaikhu di hadapan Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah petinggi partai politik lainnya.
“Membangun negeri kita yang kita cintai sedemikian besar untuk mewujudkan sebuah peradaban besar, sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang diri. Dan begitu juga tidak mungkin oleh satu partai saja,” kata Ahmad Syaikhu dalam pernyataannya, Rabu (24/7).
Ahmad Syaikhu bahkan sampai memohon agar turut diajak Partai Gerindra masuk dalam kabinet selanjutnya.
“Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasco dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Jangan cuma sekadar ngajak NasDem dan PKB, PKS ditinggalkan sendirian,” pintanya.
